Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua memberikan perhatian pada penanganan masalah Lembaga Pemasyarakatan di wilayah ini. Sejumlah isu mengemuka mulai dari over capacity sampai problem anggaran lauk pauk yang tidak memadai.

"Kita memberikan perhatian pada penanganan warga binaan di sejumlah Lapas. Kita banyak mendengar permasalahan yang dihadapi dari Kepala Lapas, tentu kita akan carikan solusi dalam raker dengan Menkumham," kata Ketua Tim Kunker Benny K. Harman usai meninjau Lapas Abepura di Jayapura, Papua, Kamis (19/3/15).

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas II Abepura, Tim Kunker melihat fasilitas untuk sel khusus wanita, klinik dan gedung baru untuk narapidana tipikor (tindak pidana korupsi). Secara umum menurut Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III fasilitas yang tersedia cukup baik. 

Tim Kunker diantaranya Yaqut Cholil Qoumas (FPKB), I Putu Sudiartana (FPD) dan Wenny Haryanto (FPG) berkesempatan berdialog dengan napi tipikor, mendengar sejumlah masukan dari mereka. Sementara itu anggota Tim Kunker Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan kenaikan anggaran laup pauk bagi para napi di Papua. 

"Saya rasa usulan kenaikan anggaran lauk pauk itu dapat diterima karena memang di Papua ini standar harga kebutuhan bahan pokok lebih tinggi dari wilayah lain," ujar dia.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua Demianus Rumbiak memaparkan standar harga biaya makan yang kebijakannya secara terpusat belum mengakomodir kebutuhan harga di daerah seperti Papua. Ia berharap DPR bersama Menkumham meninjau kembali penyesuaian harga daerah setempat dengan melihat perbedaan harga daerah pegunungan, pesisir dan kepulauan.

Pada bagian lain Kadiv Pemasyarakatan Johan Yarangga mengusulkan agar dana Otonomi Khusus yang cukup banyak dikucurkan untuk Papua sebagian dapat digunakan pembagunan lapas. "Apa bisa Lapas mendapat anggaran dari dan dana Otsus yang cukup besar itu. Kondisinya kami bekerja untuk Pemda tapi kami dipandang sebelah mata," tutur dia. (iky). foto: ibnur/parle/hr